Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyayangkan pembatalan Presiden SBY ke Belanda, seharusnya kunjungan tersebut dapat menjadi momentum penting dan bersejarah bagi hubungan diplomasi kedua negara. 

"Saya sangat menyesalkan pembatalan ini, kita juga semua tidak paham betul apa yang akan terjadi di Belanda,"katanya saat ditanya oleh Wartawan, di Gedung DPR, Selasa, (5/9).

Menurutnya, apabila memang ada pengadilan yang menyangkut pemimpin Indonesia seharusnya sudah jauh-jauh hari di identifikasi dan diketahui. "Saya termasuk yang berpandangan kalau njungan Presiden telah melalui persiapan yagn amtang dan sudah ada tim advanced seharusnya mereka tahu kalau memang harus ada pembatalan tidak dengan cara seperti ini dimana Presiden sudah dilapangan terbang dan siap berangkat ternyata dibatalkan,"katanya.

Dia menambahkan, kejadian ini menciderai rasa kebanggan kita sebagai bangsa. karena apapun Presiden merupakan simbol negara tentunya dengan berbagai pertimbangan memutuskan tidak berangkat. "Hal ini akan membuat pandangan dunia internasional bahwa ada sesuatu dan seyogyanya Presiden berangkat Ke Belanda,"katanya.

Priyo menilai seharusnya Presiden tetap berangkat karena menyangkut dignity atau harga diri sebagai bangsa. apabila tidak berangkat dengan alasan bersamaan dengan adanya pengadilan di Den Haaq terhadap Presiden RI tidak masuk akal. "Memang kebanggan Presiden harus ktia jaga karena simbol negara, tetapi kejadian ini akan dipolitisasi oleh dunia internasional Kalau Presiden tidak berani hadir, dan akan menjadi persoalan baru."katanya.

Hal senada disampaikan oleh Yoris Raweyai dari Partai Golkar, dia menyayangkan pembatalan keberangkatan Kepala negara dalam kunjungan kenegaraan ke Belanda. "Itu bukan serta merta berangkat tetapi melalui proses panjang secara terintegrasi baik didalam negeri maupun luar negeri artinya sudah kordinasi dengan Belanda, Deplu, BIN, dan TNI,"katanya.

Menurut Yorris, apabila alasannya karena adanya pemberitaan media mengenai sidang HAM di Denhaaq, itu tidak dapat diterima karena menyangkut dignity atau harga diri bangsa. "Tidak mungkin beliau kesana akan dihadang karena pengadilan HAM. Kita akan coba rapat untuk mencari apa alasan mendasar pembatalan itu,"katanya.

Dia menambahkan, Komisi I DPR akan memanggil secara resmi Kepala BIN, dan Menlu untuk menanyakan apa alasan pembatalan keberangkatan Presiden ke Belanda tersebut.(si)Foto:doeh/parle/DS